makalah / book report buku mencari otonomi daerah

BOOK REPORT

MENCARI BENTUK OTONOMI DAERAH

( book repot ini ditunjukan untuk memenuhi nilai tugas Mata Kuliah pendidikan pancasila )

Dosen:

Asep Munajat S.Pd

DISUSUN OLEH :

Nama: Ulfa Nurajizah

Nim: 1431011004

Prodi : Pendidikan Biologi

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SUKABUMI

2014-2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karenadengan rahmat dan karunia-Nya sehingga book report tentang mencari bentuk otonomi daerah dapat diselesaikan. Book report ini disusun dalam rangka memenuhi nilai tugas Mata Kuliah pendidikan pancasila.

Pada kesempatan ini, saya tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama penyusunan book report ini terutama untuk Dosen Asep Munajat S.Pd Pembimbing Mata Kuliah pendidikan pancasila ,orang tua saya yang selalu memberikan dukungan serta teman-temanyang telah membantu.

Dengan penuh kesadaran bahwa tak ada gading yang takretak, maka mbook report ini pun tidak luput dari segala kekurangan.Segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnnya memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan book report ini sangat saya harapkan.

Akhirnya saya berharap semoga book report ini bermanfaatbagi kita pada umumnya dan bagi saya khususnya.

                                                      Sukabumi, 12 januari 2015

                                                                        Ulfa Nurajizah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar............................................................................................         i

Identitas buku……………………………………………………………………......................         ii     

Daftarisi………………………………………………………………………….........................          iii  

BAB I Pendahuluan......................................................................................         1

BAB II KondisiPolitik Dan Otonomi Daerah Sebelum Era Reformasi ..........          4

BAB III  PengaruhLingkunganStrategisTerhadapPeyelenggaraanOtda.......          8

BAB IV Otonomi Daerah BerdasarkanUu No. 22 Tahun 1999 TentangPemerintahan Daerah………………………………………………………………           16

BAB V Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah…………………………………………………………………………..           23            19BAB VI Bandul Pemerintahan Daerah...................................................          28

BAB VII Pengembangan Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Wilayah Dalam Otda..........................................................................................................           35

BAB VIIIHubungan Fungsional Rksekutif Dan Legislatif……………………………         38

BAB IX Membangun Kerja Sama Tim Serta Konvergensi Dalam Penyeleggaraan  Pemrintahan.................................................................................................       41

BAB XPenutup.............................................................................................         46

DAFTAR PUSTAKA

IDENTITAS BUKU

Judul Buku : Mencari Bentuk Otonomi Daerah

Penulis : Dr. J. Kaloh

Penerbit :  Pt Rineka Cipta , Jakarta

Tahun Terbit : Cetakan Kedua , Januari  2007

Tebal Halaman : 315 Halaman

Jumalah Bab :  10 Bab

BAB I

PENDAHULUAN

A.    UMUM

Perjalanan otonomi daerah di indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomondasikan dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasanya.

Meskipun negara RI menganut Prinsip negara kesatuan dengan pusat  kekuasaan berada pada pemerintah pusat namun karena heretoginitas yang dimiliki bangsa indonesia baik kondisi sosial,ekonomi,budaya maupun keanekragaman tingkat pendididkan masyarakat,maka desentralasasi atau distribusi kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom

Dengan kata lain bahwa pada suatu waktu bobot kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, pda kesempatan lain bobot kekuasaan ada pada pemerintah daerah, karena disebabkan 2 hal yaitu yang pertama karena pengaturan undang-undang tentang pemerintahan daerah, karena peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, sejak kemerdekaan sampai tahun 2005 9 1945- 2005 ) indonesia telah memiliki 8 UU tentang pemerintahan, yang kedua disebabakan adanya perbedaan interpretasi dan implentasi terhadap uu pemrintah daerah karena kepentingan penguasa pada masa berlakunya UU pemerintahan daerah.UU nomor 5 tahun 1974 merupakan hasil dan diimplementasikan selama orde baru, didalam UU ini menegaskan asas dekosentrasi dan deesentralisasi dilakukan secara bersama-sama,pada masa ini juga diungkapan bahwa pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat,

Dalam Undang-undang pemerintah daerah yang baru yaitu UU nomor 32 tahun 2004 memberikan perubahan warna tersendiri sebagai hasil perundang-undangan dimasa yang penuh dengan perubahan. Kewenangan daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan adalah :

1.      Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemrintah yang menjadi kewenanganya

2.      Pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

3.      Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah

4.      Pemerintah menyelenggarakn sendiri atau dapat dilimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau kepada pemerintahan daerah atau pemerintahan desa.

Jadi otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi/ manajemen yang digunakan untuk mengoptimalakan sumber daya lokal untuk kemajuan masyarakat di daerah , terutama menghadapi tangtangan global ,mendorong perbedaan masyarakat,menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi.

B.     OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF HISTORIS PENDIRI NEGARA

Dibuku ini dijelaskan bahwa timbulnya dua kecenderungan interpretasi dalam penberian bentuk terhadap keberadaan negara yaitu yang pertama semangat kerakyatan yang ditandai dengan penyerapan gagasan supraparlementer dan negara kesejateraan ( welfare state) dan yang kedua karenga semangat kebangsaan yang termanifestasi dalam bentuk negara kesatuan berbentuk republik.

C.     KEBANGKITAN DAERAH ; POLA MENCARI KEADILAN

Sejarah menunjukan bahwa ketidakadilan yang dicerminkan dengan ketidakpuasan rakyat di daerah, terjadi secara fluktuatif, menurut tim LAPERA (2002) tiga pola hubungan yaitu

1.      Zero sum game ( derajat ketahanan daerah ditentukan oleh pusat dan sebaliknya )

2.      Possitive sum game ( pusat dan daerah berada dalam derajat yang sama )

3.      Negative sum game ( menurunya posisi tawar – menwar pusat seiring dengan meurunya kapisitas dan legatimanasi kekuasaan yang dimilikinya.

Dalam konteks tersebut, daerah menjadi wilayah subordinasi yang kaku,lambat dan kurang inovatif

D.    ALUR PIKIR MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH

Reformasi sudah membawa perubahan yang asalnay dipandang tidak mungkin menjadi mungkin, tetapi reformasi yang dianggap baik itu , tanapa disadari mulai menuntut korban, dan reformasi juga sudah mulai dipandang sebagai alat untuk menekan kelompok yang ditandi dengan pengerahan massa, demonstarasi dan gaya premanisme.

 Selanjutnya silahkan dowloand di  book report mencari otonomi daerah.docx