CONTOH MAKALAH TENTANG REFORMASI
KATA
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga saya berhasil menyelesaikan makalah ini yang
Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yang berjudul “INDONESIA PADA MASA
REFORMASI”.
Makalah ini berisikan tentang sejarah bangsa Indonesia, khususnya
sejarah Indonesia pada Masa Reformasi. diharapkan makalah ini dapat menambahkan
pengetahuan kita semua, bagaimana kehidupan masyarakat dan system pemerintahan
pada masa itu.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh
dari sempurna.Oleh karena itu, kritik dan saran dari guru dan teman-teman yang bersifat
membangun , selalu kami harapkan demi lebih baiknya makalah ini.
Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga
Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita, Aamiin.
Daftar isi
Kata
pengantar ...................................................................... i
Daftar
isi ............................................................................. ii
BAB
1 PENDAHULUAN
A.
Latar belakang .......................................................... 1
B.
Tujuan ....................................................................... 1
BAB
II PEMBAHASAN
A.
Sejarah Awal
Lahirnya Reformasi ............................ 2
B.
Kronologi
Peristiwa Reformasi ................................... 5
C.
Kebijakan Dan
Kepemimpinan Presiden ....................
6
BAB
III PENUTUP
A.
KESIMPULAN ........................................................ 13
B.
SARAN ...................................................................... 14
DAFTAR
PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Reformasi
merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara
konstitusional.Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan
prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan[1].
Gerakan
reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi
kehidupan.Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor
yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.Bahkan, krisis kepercayaan telah
menjadi salah satu indikator yang menentukan.Reformasi dipandang sebagai
gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh
rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.
Dengan
semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan
nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan
makmur.Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan
politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.Indoenesia harus dipimpin oleh
orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan
rakyat. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang Reformasi di
Indonesia.
B. Tujuan
Memahami
dan mempelajari perkembangan masyarakat indonesia pada masa reformasi
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Awal Lahirnya Reformasi
Reformasi
merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama catatanan kehidupan
baru yang lebih baik.Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998
merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan,
terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan
sosial. Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi
atau gagasan tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.
Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan
lahirnya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
pokok. Harga-harga sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu,
minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam
mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk
membeli sembako itu.
Sementara, situasi politik dan kondisi ekonomi
Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan
perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu
menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap
pemerintahan Orde Baru.
Pemerintahan
Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam
kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Oleh
karena itu, tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Kesulitan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan
reformasi.Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32
tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde
Baru[3].Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad
untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945[4].
Namun
dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan
terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD
1945 yang sangat merugikan rakyat kecil.Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya
dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu
melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan
reformasi, seperti berikut ini:
a. Krisis politik
Krisis
politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan
politik pemerintahan Orde Baru.Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan
pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan
demokrasi Pancasila.Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka
mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya.Artinya, demokrasi
yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya,
melainkan demokrasi rekayasa.
Dengan
demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi
yang berarti dari penguasa, oleh penguasa, dan untuk penguasa.Pada
masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang
kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir
kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di
antaranya:
1. Setiap orang atau kelompok
yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif
(menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
2. Pelaksanaan Lima Paket UU
Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
3. Terjadinya korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan
untuk mengontrolnya.
4. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan
setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
5. Terciptanya masa kekuasaan
presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui
Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak
demokratis.
b. Krisis
hukum
Rekayasa-rekayasa
yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik.Dalam
bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi.Artinya, kekuasaan peradilan
harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk
melayani masyarakat dengan penuh keadilan.
Bahkan,
hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa.Kenyataan itu bertentangan
dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki
kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif)’.
c. Krisis ekonomi
Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia
Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian
Indonesia.Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang
melanda dunia.Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar
rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar
rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat.
Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap
dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan
Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu
Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat
dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti:
1. Hutang luar negeri Indonesia yang sangat
besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan
sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya
untuk mengatasi krisis ekonomi.
2. Industrialisasi, pemerintah
Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara industri. Keinginan itu
tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia.Masyarakat Indonesia
merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat
rendah (rata-rata).
3. Pemerintahan Sentralistik, pemerintahan Orde Baru
sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta.
Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah
daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.
d. Krisis
sosial
Krisis
politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis
sosial.Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan
terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama.Semua itu
berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah.
Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan
sumbangan terbesar terhadap krisis sosial.Pengangguran, persediaan sembako yang
terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat
merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.
e. Krisis kepercayaan
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia
telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden
Suharto.Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang
demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan
pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis
kepercayaan.
B. Kronologi Peristiwa Reformasi
Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi dapat
dipaparkan sebagai berikut:
a. Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J.
Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003.
Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII.
b. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai
daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut
penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan
mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.
c. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa
mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat
keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery
Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan
puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa
tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk
menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
d. Pada tanggal
13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan
sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan
toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar.
e. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai
perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR. Pada saat
yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alun-alun
utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan
maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.
f. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan
MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto
mengundurkan diri’.
g. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang
tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam
rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Suharto.
h. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana
Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan
Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945,
kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie
sebagai Presiden RI.Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden
RI oleh Ketua MA.
Demonstrasi
bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah
mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei
1998.Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa
tuntutan, seperti:
1. Adili Suharto dan kroni-kroninya,
2. Laksanakan amandemen UUD 1945,
3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI,
4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluasluasnya,
5. Tegakkan supremasi hukum,
6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.
C. Kebijakaan Dan Kepemimpinan Presiden
Habibie, Gus Dur, Megawti, Dan Susilo
Bambang Yudhayono
1. Presiden Prof. Dr. Bacharuddin
Jusuf Habibie
Tanggal
21 Mei 1998, ProfDr. Bacharuddin Jusuf Habibie, terpilih menjadi Presiden ke 3
Indonesia, dalam waktu singkat masa pemerintahannya, B J Habibie menunjukan
prestasi kerjanya yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis
moneter dan melengkapi lahirnya Bank Mu’amalah pada masa Presiden Soeharto,
dengan ditambahkan Bank Syariah. Hal ini sebagai pertanda Presiden Prof. Dr.
Bacharuddin Jusuf Habibie, tidak dapat diragukan juga kedekatannya
dengan Ulama dan Santri, apalagi sebagai pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim
Se-Indonesia, ICMI yang pertama di Malang.
Keberhasilan
menciptakan Pesawat CN 35 yang mampu melakukan short take off and
landing, hanya 400 meter, merupakan prestasi tanpa tanding, di kelasnya di
dunia. Diikuti dengan penciptaan Air Bus 600 yang tercepat di dunia. Selain itu
juga, telah merancang pesawat terbang yang tercepat di dunia, diumumkan oleh
B.J. Habibie sejak awal pembentukan ICMI di Malang, suatu pesawat sipil dengan
kecepatan jarak Jakarta NewYork hanya empat jam. Tentu, prestasi ini
sangat mencemaskan eksistensi negara industri pesawat terbang, terutama dari
negara adikuasa Barat. Sampai kini, pesawat produk dari Barat sekalipun, jarak
Jakarta – Jeddah ditempuh selama delapan jam.
Tambahan
lagi, di bidang persenjataan, PINDAD yang dipimpin oleh Presiden Prof. Dr.
B.J Habibie, mampu menciptakan senjata yang mempunyai jarak tembak
1.000 meter dan sangat akurat. Senjata produk barat, hanya mampu 750 meter
jarak tembaknya. Senjata produk PINDAD melampaui produk pabrik senjata dari
Barat.
Pribadi
Presiden Prof. Dr. B.J Habibie dengan kemampuan teknologinya yang
tinggi prestasinya, belum pernah dimiliki oleh seorangpun dari Presiden Amerika
Serikat Walaupun telah merdeka sejak 1775 hingga 2008 M dan terjadi pergantian
86 Presiden. Demikian pula negara barat lainnya, tidak mempunyai seorangpun
Kepala Negarayang memiliki kemampuan menciptakan teknologi pesawat terbang
baru. Andaikata rancangan pesawatnya dapat terwujud maka Indonesia akan menjadi
negara yang memiliki kekuatan dirgantara yang luar biasa.
Ketika
Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu
terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
1. masa
depan Reformasi;
2. masa
depan ABRI;
3. masa
depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
4. masa
depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
5. masa
depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berikut
ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka
menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat :
a. Kebijakan dalam bidang politik Reformasi dalam bidang
politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga
undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang
tersebut.
1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai
Politik.
2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan
Umum.
3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan
dan Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan dalam bidang ekonomi Untuk memperbaiki
perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah
membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah
mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
c. Kebebasan
menyampaikan pendapat dan pers Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat
mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik
dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara
terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat,
kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan
cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan
Pemilu Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu
multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut
diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie
adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri
dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk
melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada
tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat
tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia.
Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor
Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste
dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
2. K.H. Abdurrahman Wahid
Apalagi
dibawah pimpinan K.H. Abdurrahman Wahid, 23 Oktober 1999, Sabtu Legi, 13 Rajab
1420, hingga 22 Juli 2001, Ahad Wage, 1 Jumadi Awal 1422, terjadi goncangan
situasi nasional di berbagai bidang, tak dpat dielakan. Dampaknya, masa
pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sangat pendek.
Pada
pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-P
pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi
karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara
langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara
terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4.
Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin
berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman
Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.
Selain itu,
di bawah Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dalam upayanya menarik kembali
wiraniagawan Cina yang eksodus dari Indonesia, dengan cara menghidupkan kembali
Kong Fu Tsu. Dengan cara ini, diharapkan proses pembauran Bangsa atau hubungan
etnis Cina – Non-Pribumi dengan etnis Indonesia – Pribumi lainnya, akan semakin
akrab.
IAIN di
ubah menjadi UIN dengan membuka fakultas dan jurursan yang sama dengan fakultas
dan jurusan yang dikelola oleh perguruan tinggi dari Diknas. Dengan demikian,
alumni pendidikan yang diselenggarakan Departemen Agama, dapat bekerja ke
departemen manapun. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan IKIP berubah menjadi
Universitas Pendidikan Indonesia – UPI[10].
Selain
itu, kepolisian tidak lagi menjadi satu kesatuan dengan ABRI. Kepolisian
bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri Indonesia. Kementrian penerangan
dan kementrian sosial ditiadakan. Sedangkan Departemen Agama yang pernah
diusulkan oleh Rasuna Said dari kelompok komunis Tan Malaka, agar dibubarkan,
tetap dipertahankan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Barangkali karena
eksistensi Departemen Agama secara historis dirintis awalnya oleh ayahnya,
Wachid Hasjim.
Pada 29
Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur
untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar,
Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden
Megawati Soekarnoputri.Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati
secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.
3. Presiden Megawati Soekarnopoetri
Pembaharuan
yang dilaksanakan secara drastis, menimbulkan kesulitan yang besar. Berakhirlah
masa kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid. Akhirnya, sidang DPR-MPR memutuskan,
mengangkat Wakil Presiden Megawati menjadi presiden, 23 Juli 2001.
Kebijakan
Presiden Megawati diantaranya:
a. Memilih dan Menetapkan
Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen
bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa
Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang.
b. Membangun tatanan politik yang baru
Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu,
susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.
c. Menjaga keutuhan NKRI
Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak
tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian
khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.
d. Melanjutkan amandemen UUD 1945
Dilakukan
agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.
e. Meluruskan otonomi daerah
Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan
penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu,
pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah. Tidak ada masalah
yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan
perebutan pulau Ligitan dan Sipadan.
4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Demikian
pula kehidupan lingkungan pesantren, melahirkan putra-putra terhormat bagi nusa
dan bangsa. Lingkungan keluarga Pondok Pesantren Termas Pacitan Keresidenan
Madiun, melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula, Wakil
presiden Jusuf Kalla terlahir dari lingkungan kehidupan Pesantren di Makasar
sebagai daerah pengaruh Waliullah Syech Yusuf.
Dengan
adanya pergantian sistem pemilihan langsung untuk Pemilu Presiden, pasangan
Megawati – Hasyim Muzadi, PDIP-NU gugur karena hanya memperoleh 42.833.652
suara atau 39,09%. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, Partai
Demokrat – Partai Golkar, memperoleh suara rakyat mencapai jumlah 66.731.944
suara atau 60.91%.
Susilo
Bambang Yudhoyono- SBY diangkat resmi sebagai Presiden RI, dan Mohamad Jusuf
Kalla sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2004, untuk periode kepresidenan
2004-2009 M. Untuk kedua kalinya, Presiden dari TNI AD.[11]
Kebijakan
Presiden Ssusilo Bambang Yudhayono diantaranya
a. Anggaran
pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
b. Konversi
minyak tanah ke gas.
c. Memberikan
BLT (Bantuan Langsung Tunai).
d. Pembayaran
utang secara bertahap kepada badan PBB.
e. Buy
back saham BUMN
f. Pelayanan
UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.
g. Subsidi
BBM.
h. Memudahkan
investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
i. Meningkatkan
sektor pariswisata dengan mencanangkan "Visit Indonesia 2008".
j. Pemberian
bibit unggul pada petani.
k. Pemberantasan
korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Masalah
yang ada:
1. Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat
memperihatinkan karena tidak tampak strategi yang bisa membuat perekonomian
Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi.
2. Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi
berjalan lambat dan sangat tidak profesional. Bisa dipahami bahwa bencana
datang tidak diundang dan terjadi begitu cepat sehingga korban kematian dan
materi tidak terhindarkan. Satu-satunya unit pemerintah yang tampak efisien
adalah Badan Sar Nasional yang saat inipun terlihat kedodoran karena sumber
daya yang terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi dll hanya menjadi
pemborosan yang luar biasa.
3. Masalah kepemimpinan SBY dan JK yang sangat
memperihatinkan. SBY yang ‘sok’ kalem dan berwibawa dikhawatirkan berhati
pengecut dan selalu cari aman, sedangkan JK yang sok profesional dikhawatirkan
penuh tipu muslihat dan agenda kepentingan kelompok. Rakyat Indonesia sudah
melihat dan memahami hal tersebut. Selain itu, ketidakkompakan anggota kabinet
menjadi nilai negatif yang besar.
4. Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak
konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi.
Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan
mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tetapi malah mengubah arah
demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.
5. Masalah korupsi. Mulai dari dasar hukumnya
sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit
pembersihan Republik Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa
Indonesia. Misalnya pernyataan JK yang menganggap upaya pemberantasan korupsi
mulai terasa menghambat pembangunan.
6. Masalah politik luar negeri. Indonesia terjebak dalam
politk luar negeri ‘Pahlawan Kesiangan’. Dalam kasus Nuklir Korea Utara dan
dalam kasus-kasus di Timur Tengah, utusan khusus tidak melakukan apa-apa.
Indonesia juga sangat sulit bergerak diantara kepentingan Arab Saudi dan Iran.
Selain itu, ikut serta dalam masalah Irak jelas merupakan dikte Amerika Serikat
yang diamini oleh korps Deplu. Juga desakan peranan Indonesia dalam urusan
dalam negeri Myanmar akan semakin menyulitkan Indonesia di masa mendatang.
Singkatnya, Indonesia bukan lagi negara yang bebas dan aktif karena lebih
condong ke Amerika Serikat.
BAB III
A. KESIMPULAN
Pemerintahan
orde baru jatuh dan muncul era reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan tidak
diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi
masyarakat. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti
Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah
sosial, ekonomi dan agama.
Rakyat
sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan
partai politik karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat
bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang
diembannya.
Banyak
kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada
teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah
pengairan.
Pemerintah
tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya:
munculnya parpol-parpol baru), ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum
milik swasta, tidak lagi melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat
berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah).
Peranan
militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil
militer di MPR/DPR dihapus).
Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab
ketidak puasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan
sosial:
1. Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan
berma-sayarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan
nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk
menjatuhkan pemerintahan orde baru, apalagi untuk menurunkan Suharto dari kursi
kepresidenan.
3. Namun, karena pemerintahan orde baru pimpinan Suharto
dipandang sudah tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Suharto
diminta untuk mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan
bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang
Gerakan
reformasi merupakan sebuah perjuangan karena hasil-hasilnya tidak dapat
dinikmati dalam waktu yang singkat.Hal ini dapat dimaklumi karena gerakan
reformasi memiliki agenda pembaruan dalam segala aspek kehidupan.
Oleh karena itu, semua agenda reformasi tidak mungkin
dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dalam waktu yang singkat. Agar
agenda reformasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik, maka diperlukan
strategi yang tepat, seperti:
1. Menetapkan prioritas, yaitu menentukan aspek mana yang
harus direformasi lebih dahulu dan aspek mana yang direformasi kemudian.
2. Melaksanakan kontrol agar pelaksanaan reformasi dapat
mencapai tujuan dan sasaran secara tepat.
B. SARAN
Untuk
masyarakat indonesia khususnya generasi bangsa untuk lebih menghargai
perjuangan-perjuangan pahlawan terdahulu yang telah memperjuangkan negara ini
hingga merdeka, sehingga kita mempunyai rasa cinta terhadap negara. Dan
wujudkanlah negara yang tentram, damai dan sejahtera.
DAFTAR PUSTAKA